KONAWE — Kasus viral merujuk ibu hamil menggunakan mobil bak terbuka (pick-up) dari Puskesmas Tongauna berbuntut panjang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe bereaksi keras dan memberi ultimatum tegas kepada seluruh kepala puskesmas serta Dinas Kesehatan agar segera merombak standar pelayanan publik.
Sikap tegas tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilangsungkan di Ruang Pimpinan DPRD Konawe, Rabu (21/10/2026). Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan dewan dan menghadirkan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Konawe, Yones, SE, MM, Camat Tongauna Muhammad Idil Daud, SE, Kepala Puskesmas Tongauna Santi, S.KM, M.Kes, para kepala puskesmas se-Konawe, serta perwakilan pihak keluarga pasien.
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, mengecam keras lemahnya pengawasan operasional yang berisiko mengancam nyawa pasien. Pihaknya memberikan masa percobaan sekaligus evaluasi selama tiga bulan ke depan bagi seluruh puskesmas di daerah tersebut.
“Kami beri waktu pemantauan tiga bulan untuk semua puskesmas di Kabupaten Konawe. Jika kelalaian serupa masih terulang, kami tidak segan-segan meminta pejabat bersangkutan dicopot dari jabatannya,” tegas I Made Asmaya di hadapan peserta rapat.
Sorotan tajam dewan juga tertuju pada pengelolaan armada darurat. I Made Asmaya menekankan bahwa ambulans puskesmas tidak boleh dioperasikan secara serampangan oleh tenaga yang bukan bidangnya, serta mewajibkan adanya pembagian tugas yang jelas.
“Ambulans itu ada SOP-nya, tidak boleh dikemudikan sembarangan orang. Minimal harus disiagakan dua orang sopir khusus di setiap puskesmas,” imbuhnya.
Guna mengantisipasi alasan klasik kendala operasional, DPRD menyatakan siap pas badan memperjuangkan alokasi anggaran gaji pengemudi ambulans dalam struktur APBD mendatang.
“Kalau nanti dalam pembahasan anggaran ada yang coba-coba menghalangi alokasi untuk sopir ambulans, saya orang yang pertama berdiri paling depan untuk memperjuangkannya. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Menutup arahannya, I Made Asmaya meminta para pimpinan instansi kesehatan untuk memiliki mental kepemimpinan yang tegas dan berani melakukan evaluasi internal secara radikal.
“Kepala Puskesmas kalau merasa ragu-ragu menjalankan tugas, silakan mundur. Siapa pun yang tidak mau patuh pada aturan yang benar, tindak tegas. Singkirkan SDM yang tidak kompeten,” pungkasnya.
RDP ini diharapkan menjadi titik balik perbaikan total tata kelola fasilitas kesehatan di Konawe agar insiden yang mencederai kepercayaan publik tersebut tidak terulang kembali.
(hsn)
